Saat ini ekonomi di seluruh dunia sedang lesu. Oleh karena itu, seluruh pemimpin dunia menyerukan pengencangan ikat pinggang. Istilah itu merupakan kalimat yang terkenal ketika dunia mengalami sebuah insiden besar secara global dan meluluh lantahkan ekonomi dunia.

Kebijakan pengencangan ikat pinggang juga pernah terjadi pada saat Perang Teluk (Gulf War) terjadi pada warsa 1991. Perang itu melibatkan Irak melawan pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat. Gulf War terjadi akibat invasi Irak terhadap Kuwait sejak akhir tahun 1990.

Dampak dari peperangan ini mengakibatkan hancurnya industri minyak di kawasan timur tengah. Secara otomatis, jika industri minyak lesu maka harga barang lainnya tentu mengalami kenaikan. Karena minyak dianggap sebagai bahan baku dalam sebagian besar industri yang ada di dunia.

Tahun 2020 ini mungkin tidak akan dilupakan oleh banyak orang dengan kejadian wabah yang berdampak bagi kehidupan manusia saat ini.

Tidak peduli apapun profesinya, wabah virus corona ini telah menelan korban jutaan jiwa di seluruh dunia. Olahragawan, businessman, politikus, artis hingga buruh tidak lepas menjadi korban jeratan virus yang menakutkan ini.

Memang ekonomi di seluruh dunia saat ini tengah lesu karena semua permasalahan berkecamuk diakibatkan virus corona. Banyak negara yang menerapkan lockdown sehingga kegiatan ekonomi tidak berjalan seperti biasa.

Tetapi, hal itu dilakukan demi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Tidak mungkin kita tetap berbicara ekonomi secara terus menerus, tetapi di luar sana banyak orang yang terpapar virus dan akhirnya memakan korban jiwa.

Hal ini juga tentunya berdampak pula pada Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan lockdown walaupun terlambat. Tetapi hal itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat angka kasus dan juga korban yang tinggi, maka penyebaran virus harus dihentikan.

UMKM pun menjadi salah satu yang terkena imbas. Kita dapat mengatakan hampir 90% usaha di Indonesia merupakan UMKM. UMKM memang menjadi salah satu tonggak atau pondasi ekonomi nasional. Dengan bentuk UMKM pula Indonesia mendapatkan PDB sebesar 54,8%.

Oleh karenanya PaDi UMKM hadir demi menjawab atau sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, platform ini juga menjadi sebuah jawaban jika pemerintah sangat memperhatikan UMKM dalam kondisi seperti ini.

PaDi UMKM menjadi sebuah tempat yang membuat pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasarnya. Tentunya, Pasar Digital juga akan menjaga kualitas UMKM yang bergabung dengan proses verifikasi dan screening yang sangat ketat.

Hal ini diperlukan agar BUMN yang melakukan transaksi dengan UMKM bisa mendapatkan kepastian tentang transaksi mereka. Semisal yang berkaitan dengan transaksi mereka adalah waktu penyelesaian dan juga kualitas barang maupun jasa yang ditawarkan.

Jadi mulai pertengahan tahun 2020 hingga seterusnya, BUMN akan mengalokasikan dana pengadaan barang dan jasanya kepada UMKM melalui PaDi UMKM. Tapi perlu diingat ya, program pengadaan barang dan jasa yang melalui UMKM memiliki batas nominal maksimal, yakni di angka Rp14 milliar.