7 Kebijakan Pariwisata Indonesia

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia. Setiap waktu, sektor ini selalu mengalami pembaruan regulasinya sehingga mendatangkan keuntungan. Regulasi tersebut tentunya dibuat sebagai kebijakan pariwisata Indonesia dengan tujuan yang positif.

Dasar kebijakan yang dibuat selalu bersifat umum. Tidak boleh ada batasan-batasan pada lingkup tertentu karena sifatnya yang harus terbuka untuk semua orang. Kebijakan pariwisata juga perlu memperhatikan unsur-unsur budaya lokal yang akan menjadi nilai jualnya.

Kebijakan Pariwisata Indonesia

1. Menarik dan berdaya pikat

Menurut kementerian pariwisata, tempat wisata yang bagus dan memikat bisa didapatkan di manapun. Daya pikat yang ingin dijual oleh Indonesia adalah wisata yang sesuai dengan kearifan lokal. Dalam hal ini, peran masyarakat setempat memiliki posisi yang sangat penting.

Turis yang datang ke tempat wisata harus merasakan kenyamanan dan keramahan. Tak hanya tempat yang nyaman, namun juga budaya lokal yang ditawarkan haruslah unik dan tidak bisa didapatkan di tempat lain. Sehingga, turis akan datang kembali untuk merasakan pengalaman yang sama.

2. Destinasi superprioritas

Selama ini, tempat wisata yang dijadikan status superprioritas hanyalah Pulau Bali. Pihak kementerian pariwisata menilai bahwa masih banyak tempat lain yang bisa dijadikan tempat wisata superprioritas untuk menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pemerintah menilai ada beberapa tempat lain yang dijadikan status superprioritas diantaranya adalah Labuan Bajo, Mandalika, Likupang dan Danau Toba. Khusus untuk Mandalika yang berada di Lombok akan dibuat sirkuit kelas internasional untuk balapan sekelas F1.

3. Wisata premium

Tak hanya menginginkan jumlah wisatawan yang banyak untuk datang ke spot pariwisata, namun juga soal belanja. Pemerintah mengharapkan agar wisatawan yang sedang tur bisa mendapatkan pengalaman premium dan membelanjakan uangnya dengan angka yang tinggi.

Untuk itu pemerintah merencanakan untuk membangun hotel dengan kualitas bintang 4 dan bintang 5. Begitu juga dengan pembangunan restoran dan pusat souvenir. Tujuannya agar wisman yang datang merasa nyaman dan menghabiskan uangnya untuk belanja termasuk akomodasi.

4. Cara promosi

Promosi harus dilakukan dengan gencar dan terbuka. Jangan sampai informasinya hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja. Baik wisatawan mancanegara maupun nusantara perlu mendapatkan informasi yang sama, mudah diakses dan relevan.

Cara menyampaikan promosi juga sangat diperhatikan. Saat ini pemanfaatan media sosial dan blog-blog menjadi cara yang ampuh sebagai perantara informasi. Pemerintah juga bekerja sama dengan pembuat film mancanegara untuk membuat film di destinasi pariwisata untuk sarana promosi.

5. Digital tourism

Para wisatawan baik asing maupun domestik saat ini mengandalkan perangkat digital untuk melakukan wisata. Mulai dari pemesanan hotel, pesawat, hingga tiket wisata direservasi terlebih dahulu. Pemerintah memprioritaskan hal ini agar semua sarana bisa dijangkau secara digital.

Selain cara belanja, digital tourism juga mencakup ulasan seperti yang tersedia di TripAdvisor. Semua informasi terkait tempat pariwisata ada di sana. Pemerintah menginginkan agar semua ulasan pariwisata yang ditinggalkan wisatawan memiliki kesan yang positif.

6. Homestay desa wisata

Banyak wisatawan yang mengarah wisata budaya lokal. Mereka tidak memilih hotel berbintang melainkan rumah penduduk. Biasanya wisata lokal ini berada di daerah pedesaan dan bukan destinasi premium. Untuk itu, pemerintah membangun homestay desa wisata untuk wisatawan ini.

Konsep wisata ala pedesaan ini juga secara tidak langsung menguntungkan secara ekonomi. Penduduk pedesaan memiliki pendapatan lain dari sektor wisata sehingga taraf hidup mereka lebih baik. Hal ini menjadi salah satu misi yang tercapai dalam pemerataan ekonomi nasional.

7. Pengadaan akses

Akses yang baik akan menciptakan iklim pariwisata yang subur. Faktor aksesibilitas yang baik menjadi poin penting dalam menentukan kebijakan pariwisata Indonesia. Untuk destinasi tertentu, pemerintah menyediakan rute penerbangan agar mudah dijangkau oleh para wisman.

Selain rute penerbangan, pemerintah juga memantau transportasi publik yang akan digunakan oleh para wisatawan. Regulasi terkait transportasi diatur oleh pemerintah daerah yang berwenang. Akses ini juga harus bisa dipahami dengan jelas dan sumber dayanya siap untuk menghadapi para turis.

Semua kebijakan yang diatur oleh pemerintah diharapkan memberikan efek yang berkelanjutan dan jangka panjang. Mengingat bahwa pariwisata merupakan subsektor pada ekonomi kreatif yang diprioritaskan. Dengan begitu, ekonomi masyarakat Indonesia bisa membaik melalui sektor ini.